DLH Tanah Bumbu Hadiri Rapat Koordinasi terkait Adipura Baru

BATULICIN -  Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak MenLH/Kepala BPLH terkait Adipura Baru, diantaranya:

1. Sesuai Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029, target sampah terolah 51% di semua MRF dan 2029 sebesar 100%. Pengelolaan sampah tanggung jawab semua pihak, diantaranya produsen, masyarakat, pemda, pengelola kawasan, perniagaan dan rumah tangga
2. Seluruh daerah wajib menyusun kebutuhan fasilitas pengolahan sampah/MRF sesuai dengan total volume timbulan sampah di daerah masing - masing semisal TPS 3R, bank sampah, rumah kompos, rumah pilah, rumah maggot, rumah pilah, sektor informal seperti pengepul, TPST, waste to energy semisal RDf
3. Pengelolaan sampah untuk mendukung penurunan emisi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, salah satunya operasional TPA sesuai ketentuan yaitu sanitary landfill dan minimal control landfill
4. Penetapan target RPJMN sejalan dengan konsep adipura baru dimana semua daerah harus mempersiapkan diri dimulai dari Juli - September dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu, tengah dan hilir. Diutamakan pengurangan sampah dimulai dari rumah tangga dan optimalisasi pengolahan sampah di MRF yang ada di masing - masing kab/kota sebelum masuk ke TPA di kisaran (30%-50%) dari seluruh volume timbulan sampah yg ada sebagai prasyarat utama mengikuti  penilaian adipura di bulan November - Desember 2025.
5. Kriteria adipura sesuai kondisi wilayah ada 4 yaitu adipura kencana, piala adipura, sertifikat adipura dan predikat kota kotor, untuk itu masing - masing daerah sudah bisa mengidentifikasi kondisi daerahnya dan segera melakukan percepatan untuk pengolahan sampah yang lebih optimal.
6. Pintu pertama penilaian adipura seluruh daerah adalah P1 tahun 2025, pemantauan dan penilaian adipura dari tim KLH dan Provinsi akan dimulai dari Agustus - Desember dan prasyarat utama lainnya tidak boleh ada titik TPS liar.